janji janji jepang terhadap indonesia beserta tahunnya

Janji diulur
Sebelumnya, janji kemerdekaan juga sudah diberikan lebih dulu kepada Burma dan Filipina. Namun, tidak untuk Indonesia yang kala itu disebut Jepang sebagai Hindia Timur. Kenyataan itu membuat para tokoh pergerakan Indonesia mulai merasa tidak sabar dan diliputi kemarahan. 
 
Menjelang pertengahan 1944, kekuatan Jepang dalam Perang Pasifik semakin meredup. Militer Jepang menderita kekalahan di sejumlah palagan pertempuran. Di situlah saatnya memikirkan kembali proposal dari Kementerian Luar Negeri Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Hindia Timur. 
 
Sejarawan Taufik Abdullah mencatat, ada tiga alasan yang dikemukakan untuk mengajukan proposal tentang janji kemerdekaan. Pertama, untuk menarik simpati rakyat. Kedua, untuk memperkuat politik Asia Timur Raya. Ketiga, untuk mendapatkan keuntungan dalam percaturan perang.
 
September 1944 terbitlah Deklarasi Koiso. Perdana Menteri Jepang Koiso (pengganti Tojo) mengumumkan bahwa Kekaisaran Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Hindia Timur, To Indo no jori dokuritu. Hindia Timur sanggup merdeka sekarang, sebagaimana juga sudah dijanjikan kepada Burma dan Filipina. Mendapat kabar seperti itu, Bung Karno menangis saking gembiranya bersama-sama kawan Jepang.
 
Euforia kegembiraan lenyap dalam sekejap. Terjadi silang pendapat dalam tubuh tentara Jepang di Indonesia dalam melaksanakan perintah Perdana Menteri Koiso tersebut. Tentara Angkatan Darat ke-16 yang berkuasa di Jawa menginginkan seluruh wilayah Hindia Belanda dimerdekakan. 
 
Namun, Tentara Angkatan Darat ke-25 yang berkuasa di Sumatra tidak setuju kalau Sumatra ikut dimerdekakan. Sementara, Angkatan Laut yang berkuasa di Indonesia Timur hanya setuju kalau kemerdekaan hanya untuk wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Darat saja.
 
Bung Karno marah dan mengeluh kepada pembesar Jepang di Jakarta. "Tuan mengatakan seakan-akan kami memerlukan perabotan, radio, dan ini dan itu sebelum kami kawin. Permintaan kami hanyalah membuat sebuah rumah dengan sehelai tikar." 

Akhirnya, Bung Karno menulis sebuah surat bernada keras kepada mahasiswa Indonesia di Jepang. Pada 24 September 1944, surat itu sampai di Asrama Mahasiswa Kokusai Gakuyukai di Tokyo, salah satu bagiannya adalah, "… perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia lebih penting daripada janji Jepang."
 
Sikap keras Bung Karno mengkhawatirkan kawan-kawan Jepang dekatnya. Miyoshi, seorang pejabat Gunseikanbu khawatir akan terjadi revolusi yang tidak diinginkan kalau tidak ada tindakan sebelum hari ulang tahun keempat Jepang di Indonesia, yaitu 9 Maret 1945. 
 
Untuk meredam kegusaran Bung Karno dan teman-teman, akhirnya dibentuklah BPUPKI berdasarkan Makloemat Gunseikan Nomor 23 pada 29 April 1945. Di lembaga inilah KRT Dokter Radjiman Wedyodiningrat, seorang mantan dokter Keraton Surakarta dan sekaligus sebagai anggota tertua, dipilih menjadi ketua BPUPKI. 
 
Bersamanya ada dua wakil ketua (dari Jepang dan dari Indonesia) dan 60 anggota. Secara umum Jepang memilih anggota-anggota BPUPKI yang tidak terlalu berjiwa revolusioner, kerakyatan, dan agak kekiri-kirian. 
 
Masa sidang pertama BPUPKI dimulai pada 29 Mei 1945, membicarakan segala hal yang berbau filosofis, termasuk dasar negara dan konsep negara apa yang akan didirikan kelak. Masa sidang kedua dimulai pada 10 Juli 1945, fokus pada dimulainya pembicaraan mengenai hukum dasar negara atau konstitusi. Di sinilah adu argumentasi para pendiri negara ini ditampilkan. 
 
Dalam sidang-sidang inilah Bung Karno memprovokasi dengan idiom-idiom revolusioner seperti "Indonesia merdeka selekas-lekasnya" atau "Indonesia merdeka sekarang juga". Atau kalimat sentilan seperti ini, seperti yang saya kutip dari catatan Aiko Kurasawa dalam bukunya, Bung Karno di Bawah Bendera Jepang.

"Kemerdekaan itu tampaknya seperti perkawinan. Siapakah yang menunggu sampai gajinya naik, sampai, katakanlah 500 gulden, dan menunggu sampai rumah yang dibangunnya selesai?"